PERUBAHAN NAMA KOTA JAYAPURA

PERUBAHAN NAMA KOTA JAYAPURA
SUATU TINJAUAN BUDAYA
Oleh
Yan Dirk Wabiser*






“Manusia yang paling menderita adalah manusia yang tidak tahu budayanya dan manusia yang paling berbahagia dan dikenang dalam sejarah adalah manusia yang tahu budayanya dan menghidupkan serta mengembangkan budaya masyarakatnya atau budaya orang lain”.
Pendapat di atas menunjukkan kepada kita bahwa budaya merupakan bagian integral dalam diri seseorang maupun suku bahkan negara. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggali, menghidupkan dan melestarikan budaya baik budaya lokal maupun budaya nasional.
Pada awal tahun 2010 dan menjelang 100 tahun atau 1 abad Kota Jayapura (1910-2010) muncul ide atau gagasan dari Wali kota Jayapura untuk merubah nama Kota Jayapura. Wacana ini mendapat tanggapan dari kalangan masyarakat adat pemilik Port Numbay maupun dari kalangan legislatif kota Jayapura. Gagasan sang Wali Kota yang sudah menjabat dua periode ini tentu beralasan yang ditinjau dari berbagai segi.
Perubahan sebuah nama tentu ada alasannya, baik dari segi sejarah, antropologi, budaya dan politik. Jika perubahan itu mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama mereka yang memiliki hak ulayat yang dijadikan sebagai wilayah pemerintahan dan tidak bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila, maka tidaklah mustahil nama yang mau diberikan itu dapat digunakan.
Sekadar mengingat kembali perubahan sebuah nama kota yang pernah terjadi dalam sejarah, misalnya New York dan Jakarta. Sebelum digunakan New York, nama yang digunakan sebagai tempat kedudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah New Nederland. Jakarta juga dulunya bernama Sunda Kelapa kemudian dirubah lagi oleh Pemerintah Belanda menjadi Batavia. Dalam konteks lokal, sebelum digunakan nama Kota Jayapura, nama yang pernah dipakai yaitu Hollandia, Kota Baru dan Sukarnapura. Perubahan atau pergantian nama selalu berkaitan dengan kepentingan politik, budaya dan berbagai kepentingan lainnya. Ada latar belakang historis yang melatarbelakangi pemberian nama seperti itu.
Penulis tidak bermaksud mendahului nama yang akan diberikan untuk kota Jayapura yang semakin hari semakin maju dengan pembangunan dan segala permasalahannya ini. Namun, penulis menduga bahwa nama yang akan dimunculkan tentu berkaitan dengan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat pemiliki Teluk Wanyambey- Port Numbay dan nama itu simbol hidup dan lestarinya budaya lokal. Dugaan ini berkaitan dengan kebijakan sang wali kota yang selama masa pemerintahannya menampilkan budaya lokal misalnya memunculkan nama kelurahan dan distrik dengan menggunakan kata-kata lokal milik masyarakat Port Numbay maupun masyarakat Sentani Timur (Yoka, Waena) yaitu : Heram, Hedam, Yabansai, Awiyo, Waimoruck. Selain nama distrik dan kelurahan, kebijakan lainnya adalah penggunaan ornamen yang bernuansa budaya Port Numbay pada setiap bangunan milik pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah kerja kota Jayapura. Hal terpenting yang patut dicatat di sini adalah pemerintah kota memberikan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang.
Kebijakan yang telah disebutkan di atas sangatlah tepat sebab sesuai dengan UUD 1945 (Amandemen) Pasal 1 yang berbunyi : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan Pasal 2 berbunyi : Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pemerintah Kota Jayapura sebagai alat negara mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya daerah/budaya lokal sehingga budaya itu tetap hidup dan berkembang bersama-sama dengan pendukungnya. Disamping itu, warga kota Jayapura yang berasal dari berbagai latar belakang berkewajiban juga untuk ikut melestarikan budaya milik masyarakat (orang) Port Numbay.
Bahasa adalah budaya dan budaya adalah cara berpikir, cara berbuat dan cara bertindak dari pemilik budaya itu sendiri. Dan di dalam budaya ada nilai-nilai positif yang menjadi pedoman atau cermin dalam berperilaku sehari-hari. Karena itu, budaya harus dilestarikan dan disosilasikan kepada generasi masa kini maupun masa yang akan datang baik melalui garis tegak lurus ke bawah maupun melalui garis mendatar.
Budaya sebagai identitas diri masyarakat Port Numbay saat ini berada juga di tangan wali kota. Tentu masyarakat Port Numbay mengharapkan sebuah nama yang akan mencerminkan diri mereka.


( *Penulis adalah Staf Tenaga Pengajar pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan- UNCEN )