PEMBANGUNAN DAN MASALAH DI SEPUTAR WILAYAH PERBATASAN ANTARNEGARA DI PROVINSI PAPUA Oleh: Dr. Nomensen ST Mambraku

1. Gambaran Umum
1.1 Kawasan Perbatasan Darat dan Laut
Secara geografis Provinsi Papua terletak antara 20 25 , - 90 LS dan 130 0- 141 BT, dengan luas wilayah 317.062 km atau 17, 04 % dari seluruh Indonesia dan merupakan provinsi dengan wilayah terluas di seluruh Indonesia. Provinsi Papua, sejak tahun 2009 terbagi ke dalam 28 wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan 1 (satu) kota. Provinsi Papua memiliki batas-batas teritorial sbb:
− sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
− sebelah selatan berbatasan dengan Autralia dan Papua New
− sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat
− sebelah timur Negara Papua New Guinea

Perbatasan Daratan dengan PNG sepanjang kl 770 km pada:
− 4100' 00" BT DARI MM 1 S/D MM 10
− 141001' 10" BT DARI MM 11 S/D 14
Pada wilayah perbatasan daratan telah dibangun sebuah Pilar Batas negara berbentuk Tugu Perbatasan yang disebut Meridian Monument (MM), hingga saat ini telah dibangun 52 pilar batas pada route tradisional penduduk. Dengan rincian 24 tugu menjadi tanggungjawab Pemerintah RI dan 28 lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah PNG. Ada 14 Pilar Batas Utama dibangun tahun 1966/1967, sedangkan 38 Pilar Batas Sekunder dibangun tahun 1982-1990. Batas RI-PNG disepakati berdasarkan Perjanjian antar Belanda dan Inggris di Den Haag Belanda pada tanggal 16 Mei 1895, yaitu: Convention Between Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea pada koordinat 141 0BT
Berbatasan Lautan dengan Negara PNG dan Australia
di sebelah selatan pada 3 (tiga) titik, yaitu:
A. 1410 0" BT 90 08" LS
B. 1400 52" 00' BT 90 23' 00" LS
C. 140 49' 30" BT, 090 24' 30" LS
di sebelah utara pada 2 (dua) titik yaitu:
A. 1410 01' 30" BT, 020 08' 30" LS
B. 1410 00' 00" BT, 020 35' 37" LS

Batasan Laut dengan Negara Republik Palau :
− sebelah utara dengan Kabupaten Supiori di Pulau Mapia dengan dua titik pulau terluar yaitu Pulau Fanildo dan Bras
− sebelah timur dengan Kabupaten Sarmi di Kepulauan Kumamba dengan dua titik pulau terluar Pulau Liki dan Armo

1.2 Visi (Nasional) Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
Menjadikan Kawasan Perbatasan Antar Negara Sebagai Kawasan yang Aman, Tertip, Menjadi Pintu Gerbang Negara dan Sebagai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Sehingga Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal dan Menjamin Terpeliharanya NKRI

1.3 Visi dan Misi Badan Perbatasan Dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.
Visi:
Terciptanya Masyarakat Perbatasan yang Aman, Sejahtera Dalam Kerangka NKR dan Terlaksananya Kerjasama di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Secara Bilateral Maupun Multilateral Antar Kota, Daerah Di Provinsi Papua Dengan Kota-Kota Di Negara Tetangga.

Misi.
1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk di sepanjang daerah perbatasan dengan negara tetangga
2. Meningkatkan hubungan baik bilatral maupun multiteral dengan negara lain yang saling menguntungkan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan pejabat yang bertugas di daerah perbatasan.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola perbatasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan singkronisasi dan keterpaduan pembangunan daerah perbatasan.
5. Meningkatkan, memelihar, menjaga dan mengamankan tanda batas antar negara di sepanjang daerah perbatasan dengan didukung hukum internasional.
6. Meningkatkan sumber daya dan pembinaan masyarakat perbatasan di bidang wawasan kebangsaan dan ketentuan/peraturan yang berlaku di daerah perbatasan.

2. Isu Utama Pembangunan Perbatasan
1. Kesejahteraa Masyarakat
Secara de facto kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan antarnegara masih rendah. Postulat demikian dapat dibuktikan dengan keadaan ekonomi penduduk di wilayah perbatasan.
2. Pelayanan Publik
Kesejahteraan penduduk di daerah perbatasan masih rendah, juga terindikasi dengan belum optimalnya, bahkan masih rendahnya pelayanan publik seperti, rendahnya aksesbilitas pada: transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, listrik, air bersih dan pemerintahan
3. Keamanan dan Pertahanan
Rendahnya aksesbilitas penduduk di wilayah perbatasan terhadap hukum maupun berbagai informasi tentang NKRI. Hal ini terbukti hingga saat ini masih ada warga negara PNG yang bertempat tinggal tetap di wilayah NKRI atas hak ulayat dan hubungan kekerabatan demikian juga sebaliknya. Hasil wawancara dengan seorang pejabat struktural di Badan Perbatasan Dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua (6-6-2011) meminta untuk menulis dalam bagian ini, tentang perilaku Tentara Nasional Indonesia di wilayah perbatasan yang masih bertindak represif dan militeristik serta seringkali melakukan pemerkosaan terhadap kaum wanita. Dengan nada tinggi pejabat tersebut (bukan Orang Papua) mengungkapkan, "bagaimana rasanya kalau istri atau anak perempuan atau saudara perempuan bapak diperkosa di depan mata bapak. Menurutnya perilaku kasar dan tidak beretika seperti inilah salah satu sumber konflik antara penduduk dengan beberapa anggota TNI dan berakibat luas dalam ranah keamanan dan pada posisi akhir penduduk diberi lebel separatis. Menurutnya bahwa ditengah penduduk yang berambut keriting itu kini dan kedepan akan ditemukan anak-anak berambut lurus tanpa ayah.

Berdasarkan RTRW Kota Jayapura, sebagai salah satu wilayah yang memiliki perbatasan wilayah dengan negara tetangga, telah dikembangkan strategi pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan sbb:
1. Penyediaan pos-pos TNI untuk pengawasan dan pengamanan di sepanjang sabuk komando wilayah perbatasan.
2. Pembangunan pos lintas batas lengkap dengan sarana pendukung di sekitar garis terdepan.
3. Penyediaan akses lintas sabuk komando berupa pembangunan jalan raya sepanjang garis perbatasanyang berfungsi sebagai jalur patroli dan penyiapan reaksi tanggap terhadap masalah keamanan dan pertahanan.
4. Pembangunan infrastruktur dan prasarana dan sarana lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk di kawasan perbatasan.

3. Kendala untuk Pembangunan Daerah Perbatasan
Secara makro, masalah-masalah yang menjadi kendala untuk Pembangunan Daerah Perbatasan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) soal-besar, sebagai berikut:
1. Sebagian besar wilayah perbatasan tidak/belum memiliki infrastruktur yang baik, bahkan di beberapa daerah sangat isolir dari Kawasan Pembangunan Provinsi Daerah. Daerah-daerah itu terutama ditemukan di bagian perbatasan wilayah tengah. Sedangkan daerah-daerah di bagian utara dan selatan sudah dapat ditempuh lewat jalan raya. Khusus untuk Pulau-pulau Mapia sebagai wilayah terdepan yang berhadapan dengan Negara Palau sangat kurang informasi.
2. Tidak/belum adanya perencanaan pembangunan yang pasti dan terarah, baik ditingkat kota, kabupaten, provinsi maupun nasional untuk meningkatkan aktivitas di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi sentral kegiatan.
3. Masih rendahnya pelayanan publik, terutama transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Salah satu kendala psikologis adalah belum terwujudnya insentif guru, dokter (tenaga kependidikan dan kesehatan) dan tenaga penyuluhan.
4. Khusus daratan wilayah perbatasan PNG dan NKRI terdapat penyebaran hak-hak ulayat penduduk atas tanah terletak dalam wilayah kedua negara
5. Masih tingginya pelanggar batas (ilegal) baik laut maupun darat, terutama wilayah perbatasan dengan negara tetangga PNG
6. Tidak/belum adanya lembaga resmi yang berkedudukan di wilayah perbatasan antarnegara dan secara khusus merencanakan dan menangani pembangunan di daerah perbatasan.
7. Pendekatan keamanan/pertahanan serta pendekatan kesejahteraan masih sulit diwujudkan karena belum ada model atau contoh yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.
4. Beberapa Solusi yang layak dilakukan oleh Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, yaitu:
1) Meningkatkan pengawasan dan tindakan penertiban terhadap maraknya kegiatan ilegal di perbatasan.
2) Optimalisasi pendataan dan pemberian identitas WNRI kepada penduduk perbatasan
3) Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi berbagai ketentuan lintas batas negara baik darat maupun laut.
4) Meningkatkan prasarana dan sarana Pos Pelaporan Lintas Batas (PPLB) RI-PNG di Skouw (RI) dan Wutung (PNG)
5) Mengusulkan perlakuan khusus terhadap Pejabat Perbatasan dalam melaksanakan tugas di kawasan perbatasan.
6) Meningkatkan peranan Komite Perbatasan melalui Forum BLOM (Border Liasion Officer Meeting), BLM (Border Liasion Meeting) dan JBC (Joint Border Commeety) dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antarnegara.
7) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mengaktifkan Pos-Pos Lintas Batas antarnegara.
5. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan
5.1. Peningkatan Pemerintah Daerah Dalam Mempercepat Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
5.1.1 Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dan sarana berbagai sektor, dengan mengutamakan pendidika, kesehatan dan ekononi
5.1.2 Meningkatkan SDM (baik kapasitas aparatur maupun masyarakat di lingkungan wilayah perbatasan
5.1.3 Meningkatkan mobilitas pendanaan.

5.2 Penegasan Penetapan Garis Perbatasan Antarnegara Secara Jelas Disertai Dukungan Hukum Internasional
5.2.1 Membangun pilar-pilar perbatasan antarnegara
5.2.3 Merealisir kepastian Hukum Internasional tentang batas antarnegara
5.2.4 Mengembangkan kawasan perbatasan antarnegara sebagai securty belt kedaulatan negara

5.3 Meningkatkan Kerjasama Di Kawasan Perbatasan Antarnegara
5.3.1 Mewujudkan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis SDA melalui sektor-sektor unggulan
5.3.2 Meningkatkan perdagangan bilateral
5.3.3 Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan seperti: kepabeanan, keimigrasian, karantina, dsb.

5.4 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Penduduk Wilayah Perbatasan
5.4.1 Meningkatkan kesadaran dan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga eksistensi NKRI
5.4.2 Menata hak-hak warga negara di wilayah perbatasan, termasuk bagaimana memasuki wilayah adat dan bagaimana mengelolanya.
5.4.3 Mengupayakan dan meningkatkan repatriasi disertai pembinaan kebangsaan

5.5. Meningkatkan Hubungan Bilateral yang harmonis dengan negara tetangga.
5.6. Peningkatan Pengawasan Lintas Batas Tradisional.

6. Peran Lembaga Pendidikan Tinggi, khusus Universitas Cenderawasih
6.1. Meningkatkan kerjasama dengan UPNG/UNITEK PNG
6.2 Melakukan penelitian tentang berbagaimasalah, terutama isu pokok di daerah perbatasan. Hasil;hasil penelitian merupakan masukan dan kajian bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah, strategi serta pendekatan penanganan masalah di wilayah perbatasan.
6.3. Melakukan peningkatan dan kesadaran kebangsaan bagi penduduk di daerah perbatasan.
6.3.1 Melalui program-program studi yang berkompetensi.
6.3.2 Menerima dan mendidik purta-putri yang berasal dari wilayah-wilayah perbatasan untuk diangkat menjadi PNS, terutama guru untuk mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik.

7. Rekomendasi
7.1 Perlu adanya strategi penanganan terpadu dalam bentuk satu atap untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor pembangunan di daerah-daerah perbatasan dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan hak-hak penduduk lokal di kawasan perbatasan.
7.2 Lebih mengedepankan pendekatan kemakmuran, pendekatan hukum, pendekatan sosiologis dan mengupayakan pengurangan pendekatan keamanan.
7.3 Meningkatkan korelasi kerjasama antarnegara tentang berbagai masalah di kawasan perbatasan.