Implementasi Otsus di Papua

UANG OTSUS MEMANG MENJAWAB KEBUTUHAN ORANG PAPUA, NAMUN TIDAK MENDIDIK ORANG PAPUA

Oleh

Willius Kogoya*

Pada hari senin, tanggal 21 Mei 2007, bertempat di Ruang sidang Pimpinan Sokolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dalam sebuah kegiatan workshop. Dihadiri oleh beberapa prof Doktor dan Direktur Pascasarjana dan beberapa ketua-ketua program studi sekolah pasca sarjana UGM, mengundang gubernur provinsi Papua. Dan turut hadir juga kami beberapa mahasiswa asal Papua yang ada di Yogyakarta. Kehadiran gubernur pada waktu itu diwakili oleh bpk J. Modow (kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua) untuk menyampaikan materi tentang ”Rencana Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Papua”. Dari banyak hal yang telah disampaikan, saya mencatat ”ada upaya pemerintahan Bas Suebu untuk membuka Freeport-freeport baru di kawasan Papua Selatan dengan membuka lahan kelapa sawit yang luas dalam skala besar dengan bekerja sama dengan orang Cina” dan menggaris bawahi ”Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Mulai dari Kampung dengan anggaran pada tahun 2007 ini 45% atau sekitar 500 juta diberikan ke Kampung”. Sejak dalam kampanye sebelum terpilih sebagai gubernur saya sudah pernah dengar, bahkan dalam berita di surat kabar atau media elektronik sudah sering dengar tapi tidak pernah membuat saya berpikir.

Ketika duduk dihadapan meja diskusi saya berpikir, dengan perasaan terharu mengambil pena dan cepat mencatat di buku harian karena mendengar kata ”kampung” dan ”Uang untuk Kampung”. Ada apa dengan Kampung?, Orang Kampung mau dirubah seperti apa?, Sudah dipikirkan secara matang dampak-dampak moral dan dampak terhadap sosial budaya? Benarkah program ini lebih banyak positifnya daripada dampak negatif? Antara optimis dan pesimis terus bergejolak dihati saya. Kebanyakan orang yang sedang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan Yudikatif banyak yang berasal dari kampung. Saya dan teman-teman senasib-seperjuangan yang studi di Yogyakarta atau di kota studi lainnya kebanyakan berasal dari kampung. Kampung menjadi jantung hati kami, kami merasa tenang dan senang apabila kampung tempat lahir kami ada dalam keadaan aman, damai dan tenteram. Ketika kampung kami dipolitisir, diberi label telanjang, bodoh, miskin dan terbelakang bahkan tidak sedikit orang-orang tua kami yang tidak tau apa-apa soal negara, ditangkap dan disiksa bahkan dibunuh dengan alasan melakukan makar, hati kami sangat sedih bahkan mau mati rasanya memikirkan nasib mereka, bahkan mereka pun memikirkan nasib kami, bagaimana biaya hidup, bagaimana biaya studi anak-anak mereka. Mereka dikampung itu jugalah harapan kami satu-satunya yang selalu mendukung dengan membanting tulang, bekerja tanpa mengenal lelah untuk membiayai anak-anaknya yang sedang sekolah atau kuliah dimana-mana. Karena kami yang berasal dari kampung kebanyakan tidak merasakan dana Pendidikan Otsus yang katannya cukup banyak. Yang jadi pertanyaan untuk siapa dana pendidikan itu? Jawab pemerintah ”untuk orang Papua toh!”. o,ya??? Orang Papua siapa??? Orang Papua yang lurus, apa Kriting, orang Papua anak Pejabat?? Atau petani? Anak kota atau anak kampung ? kata bpk J. Modow, Diberikan dana pendidikan yang banyak kepada Perguruan tinggi negeri dan swasta, selanjutnya beliau mengatakan, ”jika kamu sebagai tenaga pengajar mintalah sama rektor dan Dekan? Kalau demikian timbul pertanyaan berapa banyak jumlah dosen? Berapa jumlah dana yang diberikan kepada mereka? Benarkah dana otsus sudah digunakan dengan jujur dan adil di Perguruan Tinggi? Hampir semua teman-teman saya yang datang mengikuti seminar di ruang Pimpinan sekolah pascasarjana Universitas Gadjah Mada mengeluh, karena tidak pernah merasakan dana pendidikan yang banyak jumlahnya itu. Semua penuh ketidakjujuran dan ketidakadilan, ungkap kami semua dihadapan direktur pascasarjana dan beberapa unsur pimpinan, yang pada saat itu hanya terheran-heran mendengar unek-unek kami. Belum lagi dengan masalah orang kampung di Pusat Kota Jayapura dalam bidang Ekonomi, berjualan sayuran dan umbi-umbian di bawah terik matahari, atau menjual pinang di depan toko dan supermarket dengan tempat yang tidak layak, sementara jika kita lirik ke kanan atau kekiri ada gedung-gedung megah dan mewah yang didalamnya orang kota (pendatang) berjualan KFC, ada Supermarket, toko yang mega tidak ada orang kampung yang mendapat tempat disana. Setelah berjualan orang kampung di pusat kota Jayapura atau ibu kota Jayapura itu pulang, katanya sakit kepala, ternyata kena malaria dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal karena sehari-hari harus berjualan dan kena panas dan hujan. Pada hari yang berbeda saya diundang untuk diskusi di kampus Pascasarjana HI UGM, tepatnya tanggal, 13 Juni 2007 ada diskusi yang seru membicarakan nasib Papua dari berbagai disiplin ilmu dalam bentuk sharing lepas bahkan ada penyampaian materi yang pertama tentang ”Paradox of Planty oleh Tim JIP FISIPOL UGM” dan kedua tentang ”Mempertemukan Antara Pembangunan dan Kebudayaan; Dialogis Menuju Kesejahteraan Masyarakat Papua oleh Jurusan Ilmu Sosiatri). Dari sekian banyak hal yang dibicarakan saya mencatat beberapa hal saja, bahwa Implementasi UU Otsus untuk Papua membawa konsekuensi besar pada aspek finansial pemerintah daerah. Melalui Otsus, pemerintah provinsi Papua mendapat dana penerimaan Pemerintah Daerah Papua dari PAD dan Otsus sekitar 4 triliun per tahun. Jumlah ini setara dengan total pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berpenduduk sekitar 36 juta, sedangkan penduduk Papua hanya 2,6 juta orang. Logika kapital kembali lagi diberikan oleh Jakarta untuk mewujudkan keadilan sosial di Papua. Seperti halnya kebijakan developmenalism pemerintah Orde Baru, kebijakan politik dan finansial sebagai instrumen menyelesaikan pelbagai permasalahan keadilan sosial tidak berjalan efektif. Kebijakan tersebut memunculkan pelbagai masalah baru akibat melimpahnya sumber daya (the problem of plenty). Uang bukan menjadi bagian positif dalam hidup, tetapi justru sebaliknya. Uang justru merusak identitas, harkat dan martabat orang Papua. Uang memang menjawab kebutuhan kami, namun tidak mendidik kami (pernah diungkapkan oleh Jimmy Suebu mahasiswa Widya Mataram, dalam suatu diskusi di FISIPOL UGM, 9 Juni 2007). Negara konsisten untuk mensimplikasi penyelesaian persoalan keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan di Papua dalam perspektif materi.

Uang sebagai akar segala jenis kejahatan, telah berhasil merayu pemegang uang rakyat dari Istana Presiden dan Menteri-menterinya, Gubernur dan jajarannya di Provinsi, bupati dan jajarannya di kabupaten, kepala distrik dan jajarannya, dalam kasus-kasus korupsi triliunan, milyaran hingga ratusan juta, dan kini giliran kampung-kampung untuk diuji dengan uang darah orang Papua yang ada dalam kuburan terhormat bahkan tempat tidak terhormat di hutan-hutan, pesisir pantai dan digunung-gunung yang mana banyak tulang belulang berhamburan. Harapan bagi penguasa-penguasa kampung, Jangan sampai merusak kerukunan hidup yang harmonis, aman damai di kampung dengan 500san juta keping perak ini. Jika dipakai untuk berfoya-foya, menari-nari untuk kepentingan pribadi yang tidak jelas, maka mendatangkan kutuk dan malapeteka di kampung kami yang kami cintai. Bangunlah kampung kami tercinta dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keharmonisan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Ingat...bangunlah kampung kami dengan hikmat yang Tuhan berikan sesuai kondisi setempat. Jangan mudah percaya dengan konsep pembangunan dan yang muluk-muluk dan menerima begitu saja pemekaran Kampung sampai Pemekaran Provinsi yang sudah terbukti memecah-belah orang Papua, hilangnya nilai solidaritas, nilai kebersamaan, karena tidak semua hal baik yang ditawarkan itu berguna. Sekali lagi jangan menjual kehormatan, harkat dan martabat kampung dengan 500san juta keping perak. Semoga MRP dan Pemerintah Provinsi dan beberapa elemen secara nenggi-kenggi (istilah / konsep orang Dani artinya mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama) segera membuat perdasi dan perdasus untuk memproteksi orang asli Papua, sesuai amanat Otsus, kalau memang benar dan serius mau membangun dari Kampung. Yogyakarta, 15 Juni 2007.

* * *

* Dosen FKIP-UNCEN dan kini sedang Studi di S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, No HP. 081328439500

E-mail : willy.kogoya@gmail.com

Willy_kogoya@yahoo.com